Oelamasi, KI – Momen perayaan Hari Pendidikan Nasional ke-115 tahun 2023 menyisakan kisah tentang banyaknya gedung sekolah di Kabupaten Kupang sangat tidak layak. Salah satu diantaranya yakni SD Inpres Puan.
Kondisi gedung SD Inpres Puan di Desa Bokong Kecamatan Taebenu didirikan sejak tahun 1981 sangat jauh dari kata layak bahkan sangat memprihatinkan.
Menurut Kepala SD Inpres Puan Albinus Subu Taopan, Selasa (02/05/2023) di usai Upacara Hardiknas di SD Inpres Sanenu, sejak dibangun tahun 1981 tercatat baru sekali dilakukan renovasi.
“Sekarang kondisi SD Inpres Puan sangat memprihatinkan,”ungkap Kepala SD Inpres Puan.
Ia menuturkan, bencana Seroja tahun 2021 membuat dua ruang kelas rusak berat, kondisi ini telah pula dilaporkan kepada para pemangku kepentingan di Kabupaten Kupang namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda akan diperbaiki dengan alasan klasik yakni kekurangan anggaran.
Selaku pimpinan di SD Inpres Puan, ia terus berupaya berkoordinasi baik melalui jalur politik maupun birokrasi agar ada tindakan nyata memperbaiki gedung sekolah yang memiliki jumlah 80 orang murid itu.
Usulan perbaikan gedung sudah disampaikan juga ke Perintah Desa Bokong dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa, usulan itu pun telah diteruskan dalam forum yang sama ditingkat Kecamatan Taebenu serta forum tingkat Kabupaten Kupang
“Sesuai informasi, ya mudah-mudahan sesuai informasi yang kami terima sepertinya tahun ini ada pembangunan dua ruang kelas baru, harapan kami bersama masyarakat di Desa Bokong semoga Pemda Kabupaten Kupang bisa memenuhi apa yang kami harapkan,”ujarnya.
Dominggus Atimeta Anggota DPRD Kabupaten Kupang mengatakan, beberapa sekolah telah diakomodir dalam APBD 2023 dan segera dilakukan perbaikan.
Kondisi beberapa sekolah di Kecamatan Taebenu kata dia mengalami kerusakan berat dan tidak layak seperti SD Inpres Puan, SD GMIT Bokong dan SD Negeri Kuanunuh yang perlu ada penambahan ruang kelas baru.
“Tentu masalah ini menjadi perhatian serius pemerintah dan saya sebagai perwakilan masyarakat Taebenu kaan terus bersuara. Anggaran di Kabupaten Kupang cukup minum sehingga untuk menjawab semua itu dalam sekejap mata tentu tidak mungkin, yang pasti bahwa berbagai upaya jika tidak bisa dibiayai dari APBD maka ada dana APBN,”ungkap Dominggus Atimeta. (Jessy)
Komentar