Pemdes Pakubaun dan BPD Rampungkan Peraturan Desa, Apa Saja?

Oelamasi, KI – Pemerintah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa Pakubaun Kecamatan Amarasi Selatan Kabupaten Kupang – NTT berhasil rampungkan beberapa Peraturan Desa (Perdes).

Langkah selanjutnya Kepala Desa Pakubaun akan berkonsultasi dengan bagian hukum Sekretariat daerah Kabupaten Kupang.

Kepala Desa Pakubaun Bildat Elifas Runesi yang dihubungi melalui sambungan telepon, Kamis (10/02/2022) mengatakan beberapa Perdes itu antara lain Perdes tentang Keamanan, Ketertiban dan Gotong Royong Desa, Perdes tentang tata tertib kerja perangkat desa serta Perdes tentang penertiban hewan ternak.

Perdes tentang tata tertib kerja perangkat desa misalnya, bertujuan untuk peningkatan mutu pelayanan sekaligus sebagai bentuk keberpihakan perintah desa kepada masyarakat.

Baca Juga  Kuota Beasiswa PIP Meningkat, Kepala SD Inpres Puluthie : Ini Program Baik

Di Desa Pakubaun katanya, telah diprogramkan kegiatan Bhakti sosial warga membuka jalan penghubung antar dusun maupun penghubung antar desa. Dalam Perdes tentang gotong royong diatur sanksi kepada masyarakat yang secara berturut-turut tiga kali tidak ikut bakti sosial berupa uang sebesar seratus ribu rupiah per hari.

“Perdes sudah kami tetapkan bersama BPD tapi harus asistensi ke bagian hukum, dengan adanya sanksi ini yang harus saya asistensi dulu,”Tandasnya.

Penyerangan SK dan berita acara persetujuan Perdes dari BPD kepada Kepala Desa Pakubaun.

Kucuran dana desa memberi efek lain, masyarakat merasa dimanjakan dengan dana desa sehingga budaya Gotong Royong perlahan mulai pudar. Dana desa hanya sebagai faktor pendorong, sisanya masyarakat harus lebih berperan aktif dan turut melestarikan budaya Gotong Royong.

Baca Juga  Kasiter Kasrem 161/WS Salurkan Bantuan Sembako Untuk Anak Stunting

Ia mengatakan, terkait Perdes tentang penertiban hewan ternak dimaksudkan untuk menjaga mata pencarian masyarakat yang mayoritasnya sebagai petani dari ancaman hewan ternak yang dilepas sembarangan.

Dengan Perdes ini, masyarakat diharapkan memelihara ternak terutama ternak sapi, kambing dengan cara paronisasi atau dikandangkan sehingga tidak merusak tanaman masyarakat lain.

Pelanggaran terhadap Perdes ini dapat diberikan sanksi berupa uang namun masih harus melihat luasan kerusakan tanaman. Penyelesaian sanksi pun dilakukan bertahap dimulai dari tingkat RT, tingkat dusun hingga tingkat desa jika tidak dapat diselesaikan.

“Sebelum ada putusan kita mediasi secara kekeluargaan dulu, kalau tidak ada kata sepakat barulah kita putuskan sesuai dengan Perdes,”Ungkapnya. (Jessy)

0 Today: 0 Total: 914877

Komentar